Islam dalam sejarah perpolitikan Indonesia merupakan agama yang sangat kontributif memberikan partisipasi dalam perjuangan kemerdekaan; baik sumbangsih dalam bentuk gagasan maupun kontribusi perlawanan dalam mengusir penjajahan. Terbukti, pada kurun waktu antara tahun 1840 sampai 1875 terjadinya perlawanan para kiai dan santri, hanya di tahun 1844, 1847, 1860, 1863, 1871 dan 1874 tidak terjadi perlawanan sebagaimana yang dikutip oleh Sartono Kartoridjo (1984:43) melalui catatan De Waal (1876) yang bekerja sebagai Sekretaris Pemerintah Pusat Hindia Belanda, ketika itu. Itu berarti, dalam kurun waktu 35 tahun perlawanan hanya ada dalam kisaran 6 tahun tidak berturut-turut saja jeda tidak adanya perlawanan terhadap kolonial Belanda di masa itu.
Eskalasi
perlawanan yang terus memuncak telah menimbulkan banyak pertanyaan. Masyarakat
Jawa yang notabene seorang petani; tentu bukan tipikal yang senang
berkonfrontasi, mereka juga dikenal pemaaf dan amat legowo dalam berinteraksi.
Sehingga, eskalasi perlawanan yang identik dengan kekerasan, sangatlah kontras dengan
budaya interaksi masyarakat yang amatlah ramah. Tentu saja, kebijakan yang
menimbulkan pemberontakan masyarakat Jawa bukan lagi kebijakan yang masih bisa
ditolerir dan dimaafkan. Maka wajar saja, ketika perlawanan rakyat mengalami
proses eskalasi yang semakin kuat.
Di masa
lalu, Belanda menerapkan kekuasaan politik refresif dan diskriminatif terhadap
Islam dan gerakan-gerakan Islam lainnya. Sikap politik Belanda terhadap Islam sangatlah
refresif. Belanda melihat Islam dan gerakannya sebagai musuh utama. Sebab,
dalam perang menaklukkan bangsa Indonesia sekian lama, Belanda menemukan
perlawanan keras terutama dari pihak Islam, sehingga tidak mengherankan apabila
kemudian Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di
bawah pengawasan yang ketat.[1]
Kejadian-kejadian
yang pernah dialami oleh umat Islam di masa lalu merupakan gambaran yang harus
dijadikan sebagai pelajaran dalam menghadapi sikap politik pemerintah, dewasa
ini. Berbagai miniatur sejarah telah jelas menggambarkan posisi Islam yang selalu
diperhadapkan dengan penguasa. Hal ini disebabkan karena upaya mengadu domba
umat Islam dengan negaranya sendiri terus dimassifkan oleh para kolonial. Upaya
tersebut terus dilakukan karena perbedaan kepentingan antara umat islam dengan
kolonialis.
Perbedaan
kepentingan kolonial dengan umat Islam merupakan dasar utama dalam mereduksi
nilai-nilai keislaman yang selama ini diajarkan oleh para ulama dalam mencintai
negaranya. Nilai-nilai yang tertanam di dalam jiwa kaum muslimin merupakan
nilai yang bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga, para
kapitalis yang masuk ke Indonesia dengan maksud berinvestasi dalam menggerus
sumber daya alam yang ada, hanya ingin dihalau oleh orang-orang yang paham
terhadap kecintaan bagi negerinya.
Dalam
catatan sejarah, tema sentral yang menjadi penyemangat utama perlawanan rakyat
adalah “Perang Sabil”. Perang Sabil merupakan singkatan dari perang fī
sabīlillah (perang di jalan Allah). Tentunya, dalam peperangan kita hanya
mengenal hidup atau mati; apabila kita menang maka kita akan tetap hidup dan apabila
kita kalah maka konsekuensinya adalah mati. Sehingga, tak jarang was-was dan
rasa takut yang manusiawi selalu datang menghantui.
Realitas
manusiawi tersebut tentu saja menjadi bahan evaluasi yang harus kita renungkan
bersama. Was-was dan rasa takut para pahlawan di masa lalu tidaklah bisa kita
lihat dalam catatan sejarah perjuangan yang ada. Keberanian yang mereka miliki telah
menundukkan keegoisan kepentingan pribadi mereka masing-masing, ketidaksediaan senjata
sudah bukan lagi persoalan bagi mereka. Intinya, menjadi seorang mujahidin yang
hanya mengharapkan mati dalam keadaan syahid adalah harga mati yang harus
diraih. Apakah ideologi ini bisa terpatri dalam jiwa para pahlawan tanpa ada
pendidikan yang matang? Inilah, salah satu dari banyaknya realitas konkret yang menjadi bukti kontribusi para
ulama dalam mendidik karakter perjuangan santri-santrinya.
Allaahu Akbar
BalasHapus