Suasana semakin malam semakin tegang. Sama sekali belum ada jalan keluar; jalan kompromi antara kelompok nasionalis dengan kelompok islamis. Tepat pada 13 Juli 1945 yang digelar dengan sangat maraton dalam rangka mendengar laporan kemufakatan dan pengesahan hasil kerja Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Ir. Soekarno selaku ketua panitia terus berupaya meyakinkan peserta di rapat besar bahwa hasil mufakat Panitia Sembilan adalah bentuk kompromi terbaik, tapi tetap saja; pro kontra masih saja terjadi! Dinamika dan wacana paling besar terjadi di poin pertama. Poin tentang "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Awalnya, Latuharhary (anggota perwakilan wilayah Maluku di BPUKPKI) bersama kawan-kawan menyatakan keberatan terhadap pasal tersebut. Namun, dijawab oleh K.H Abdul Wahid Hasyim bahwa "itulah rumusan hasil kompromi yang bisa dicapai" Karena jika ada yang merasa poin ini terlalu tajam, tentu, ada juga dari kalangan lain ...
Kita salah kaprah--jika menganggap bahwa pemuda adalah kontributor pembangun bangsa. Tidak. Salah. Mereka bukan sekadar kontributor! Mereka adalah aktor; aktor pembangun bangsa yang sesungguhnya!.