Islam Politik

Dalam salah satu tulisannya, G. F. Pijper sebagai Adviseur voor Inlandsche Zaken pemerintah kolonial Belanda tahun 1937- 1942 mengilustrasikan kehidupan umat Islam Indonesia hingga akhir abad-abad ke-19 sebagai air yang tenang dalam sebuah kolam; tidak banyak riang dan gelombangnya.

Ketika badai reformasi melanda Indonesia pada awal abad ke-20, kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia digambarkan sebagai air yang mengalir deras di sebuah sungai besar yang bukan hanya beriak dan bergelombang tetapi sewaktu-waktu meluap (Bosra: 2008, 91)

Kondisi umat Islam pada awal abad ke-20 yang berhasil menjadi gelombang besar dalam membentuk kekuatan merupakan titik balik dari perjalanan panjang perjuangan umat Islam di wilayah Nusantara selama Belanda menjajah.

Hal tersebut tentu tidak disebabkan oleh faktor perubahan global saja, tapi juga faktor lokal yang diinisiasi para tokoh di banyak tempat lalu terakumulasi menjadi kekuatan kolektif dan berujung pada persatuan dan kesatuan.

Kekuatan-kekuatan umat yang tumbuh di awal abad ke-20 banyak diinisiasi oleh tokoh-tokoh lokal; baik tokoh yang berasal dari internal keluarga kerajaan, juga dari tokoh-tokoh umat di desa-desa yang kesehariannya sibuk belajar/mengajar agama kepada masyarakat desa.

Dalam konteks perjuangan umat Islam di Sulawesi Selatan, kekuatan-kekuatan lokal rata-rata lahir dari program mangngaji kitta (ngaji kitab). Mereka sejak kecil belajar Islam dari para ulama yang ada di desa, hingga orbit menjadi seorang mujahid yang sangat anti terhadap penjajah.

Olehnya, tahun 1889, Belanda mendatangkan Snouch Hurgronje sebagai ahli Arab dan Islam untuk diangkat menjadi penasihat pemerintah Hindia-Belanda dalam masalah-masalah Islam dan Pribumi.

Hurgronje membagi Islam menjadi dua: Islam Religius dan Islam Politik. Islam Religius adalah kelompok umat Islam yang fokus ibadah tanpa peduli apapun terhadap peristiwa politik, sedang Islam Politik adalah kelompok umat Islam yang reaktif terhadap berbagai peristiwa politik di Hindia Belanda.

Terhadap kelompok pertama pemerintah Hindia Belanda bersifat netral tanpa gangguan sama sekali sedang terhadap kelompok kedua pemerintah selalu waspada, curiga, dan antipati terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Ketegangan antara pemerintah dan kelompok Islam Politik bukanlah hal baru, bahkan, terjadi di sepanjang sejarah umat manusia! 😄

Pangkep, 16 Februari 2023.